Alpukat Merapi

Yogya - Pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta, risih dengan ratusan atribut partai politik dan iklan produk yang tak berizin di sekitar lokasi bencana Merapi. Mulai hari ini, umbul-umbul dan spanduk liar tersebut akan dibersihkan. Pemkab Sleman merasa keberatan dengan segala atribut parpol dan promosi lainnya. Menurut Yuni, jika ingin membantu korban bencana, sebaiknya tidak perlu  memasang siapa pemberi sumbangan dengan cara demikian.

"Kalau ikhlas nggak perlu pakai embel-embel kaya gitu," tambahnya.

Selain itu, harus ada permintaan izin pada pemerintah setempat jika hendak memasang atribut apa pun di lokasi. "Kalau memang tidak, kan mereka malah promosi, ini yang kita agak keberatan," tegasnya.

Dalam proses penertiban nanti, Pemkab Sleman akan memaksa agar atribut tersebut dicopot. Koordinasi juga akan dilakukan dengan pemkab lain dan Pemprov DIY.

"Sekarang sudah mulai mengganggu, ini barak pengungsian apa lahan promosi. Sama sekali nggak sensifit bencana. Sangat tidak care," keluhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan Sultan Hamengkubuwono X meminta agar bendera-bendera di posko pengungsi dicopot saja, karena aksi tanggap bencana bukan kegiatan partisan.

Bendera parpol memang ikut menghiasi posko pengungsi. Misalnya saja posko Hargobinangun yang dipajang bendera Golkar, PAN, Partai Demokrat dan ormas Nasional Demokrat. Posko Kepuharjo juga dihias bendera Golkar dan Demokrat.

Selain itu, beberapa perusahaan yang ikut menyumbang bantuan juga memasang atribut mereka. Mulai dari perusahaan otomotif sampai bank swasta.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X pun mengomentari bendera parpol ini. Menurut Sultan, penyelamatan warga lebih penting dari pada menonjolkan kelompok-kelompok politik di masyarakat.

"Saya mohon maaf, agar tidak ada bendera-bendera mana pun dan kami mensyukuri semua bantuan," kata Sultan.