Publikasi Wikileaks sebagai Intropeksi Pemerintah
Informasi surat kabel diplomatik yang dilansir WikiLeaks tentang Indonesia juga dinilai sebagai cerminan nyata posisi AS.
Karena itu, informasi tersebut juga dapat dijadikan bahan refleksi suatu negara akan posisi serta kekuatannya di perpolitikan internasional, baik itu terhadap negara kuat maupun negara sekutunya.
"Biasanya informasi-informasi yang tertutup ini merupakan penilaian mereka (AS) terhadap suatu negara, beda ya dengan diplomasi terbuka. Sebenarnya kita bisa mengukur sikap suatu negara terhadap Indonesia. Wikileaks ini bagi publik dan parlemen kita bisa dijadikan tolak ukur mengenai isu-isu AS di Indonesia," ujar anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, Helmy Fauzi di Jakarta, Kamis (23/12).
Ke depannya terkait dengan publikasi Wikileaks mengenai isu pertambangan di Papua dan kesepakatan di bidang perubahan iklim, Helmy menyoroti diperlukannya kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dari tekanan negara kuat.
Ia menambahkan tidak diperlukannya perubahan besar dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri terhadap engara kuat seperti AS dan negara lainnya.
Kepentingan nasional, tandasnya, harus menjadi acuan pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan luar negeri.
"Misalnya pemanasan global, kita harus lihat apa ada tekanan-tekanan yang kemudian merubah sikap kita. Inilah politik internasional riil yang penuh ancaman, tekanan bahkan pemerasan. Yang pasti, semuanya dilakukan demi kepentingan nasional kita. Naif-lah kondisi 1000 friends and 0 enemy," urainya
Pada kesempatan yang berbeda, Komisaris Dewan Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Syahgonda Nainggolan pun sependapat. Dari rilis tersebut, Syahgonda melihat diperlukannya intropeksi diri dari Indonesia.
Ia menilai rilis Wikileaks menunjukkan kekuasaan negara kuat seperti AS atas Indonesia.
"Bisa disimpulkan kita sangat dipengaruhi dan diintervensi pihak asing untuk urusan pemilu, tambang, dan lainnya. Pemerintah harusnya refleksi diri, apa yang mereka dapat dari perjanjian bilateral atau pun kesepakatan yang dibuat dengan negara kuat, jangan sampai kedaulatan kita dikontrol negara asing," pungkasnya.
Karena itu, informasi tersebut juga dapat dijadikan bahan refleksi suatu negara akan posisi serta kekuatannya di perpolitikan internasional, baik itu terhadap negara kuat maupun negara sekutunya.
"Biasanya informasi-informasi yang tertutup ini merupakan penilaian mereka (AS) terhadap suatu negara, beda ya dengan diplomasi terbuka. Sebenarnya kita bisa mengukur sikap suatu negara terhadap Indonesia. Wikileaks ini bagi publik dan parlemen kita bisa dijadikan tolak ukur mengenai isu-isu AS di Indonesia," ujar anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, Helmy Fauzi di Jakarta, Kamis (23/12).
Ke depannya terkait dengan publikasi Wikileaks mengenai isu pertambangan di Papua dan kesepakatan di bidang perubahan iklim, Helmy menyoroti diperlukannya kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dari tekanan negara kuat.
Ia menambahkan tidak diperlukannya perubahan besar dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri terhadap engara kuat seperti AS dan negara lainnya.
Kepentingan nasional, tandasnya, harus menjadi acuan pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan luar negeri.
"Misalnya pemanasan global, kita harus lihat apa ada tekanan-tekanan yang kemudian merubah sikap kita. Inilah politik internasional riil yang penuh ancaman, tekanan bahkan pemerasan. Yang pasti, semuanya dilakukan demi kepentingan nasional kita. Naif-lah kondisi 1000 friends and 0 enemy," urainya
Pada kesempatan yang berbeda, Komisaris Dewan Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Syahgonda Nainggolan pun sependapat. Dari rilis tersebut, Syahgonda melihat diperlukannya intropeksi diri dari Indonesia.
Ia menilai rilis Wikileaks menunjukkan kekuasaan negara kuat seperti AS atas Indonesia.
"Bisa disimpulkan kita sangat dipengaruhi dan diintervensi pihak asing untuk urusan pemilu, tambang, dan lainnya. Pemerintah harusnya refleksi diri, apa yang mereka dapat dari perjanjian bilateral atau pun kesepakatan yang dibuat dengan negara kuat, jangan sampai kedaulatan kita dikontrol negara asing," pungkasnya.
Categories:
Nasional
0 komentar:
Post a Comment