Alpukat Merapi

Pendidikan di Indonesia terlalu berkiblat pada dunia barat sehingga melupakan nilai-nilai yang terkandung di budaya timur. Hal itu berkaitan erat dengan praktek politik ekonomi liberal yang terjadi di Indonesia. Akibatnya sumber daya manusia kehilangan rasa nasionalismenya.
Guru Besar Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada, Prof. Budi Winarno, saat diskusi “Melawan Ancaman Gurita Neo Liberalisme” di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan (Unpas), Jln Lengkong, Bandung, Kamis (16/12).
Dia mengatakan, dunia pendidikan saat ini terpacu untuk mengejar standar internasional. Dalam standar tersebut dikedepankan unsur kecerdasan, kompetisi dan disiplin.
Menurut Budi, hal itu sebenarnya berdampak positif karena bisa menciptakan manusia yang memiliki daya saing tinggi. Namun pendidikan tersebut seringkali melupakan nilai-nilai yang terkandung di budaya timur seperti misalnya kebersamaan. Akibatnya secara tidak langsung, tercipta individu yang hanya mementingkan diri sendiri dan hanya fokus pada kompetisi.
“Sekarang anak sekolah hanya untuk mendapatkan nilai yang tinggi, kemudian masuk ke perguruan tinggi yang terpandang dan kemudian akhirnya bekerja di perusahaan berkualitas internasional. Mereka seringkali menyingkirkan makna dari belajar tersebut untuk apa,” ujarnya.
Budi mengatakan, masuknya liberalisme dalam dunia pendidikan tersebut dapat dilihat dari bermunculannya sekolah-sekolah yang eksklusif. Tanpa disadari hal itu semakin memperlebar kesenjangan antara orang yang mampu dan tidak mampu. "Dari kondisi tersebut lahir individu yang hanya mementingkan pekerjaan dan melupakan aspek sosial seperti keluarga dan kepentingan masyarakat umum," kata dia.
Sementara Dekan FISIP Unpas, Aswan Haryadi, mengatakan Indonesia terjebak dalam ancaman ekonomi politik neo liberalisme. Dia mengatakan, politik neo liberal pada intinya meminimalisir peran pemerintah dalam berbagai bidang. “Misalnya saja ekonomi yang tergantung pada pasar atau privatisasi dengan menjual aset negara ke perseorangan,” ujarnya.
Namun paham tersebut tidak hanya masuk ke politik dan ekonomi saja melainkan juga bidang lainnya termasuk pendidikan. Bila dibiarkan, negara bisa tidak bertanggung jawab dalam proses pendidikan di Indonesia.
Hal ini bisa dilihat dengan adanya rencana penghapusan subsidi untuk sekolah berstandar internasional sehingga biaya sekolah menjadi mahal. "Atau perguruan tinggi negeri yang akhirnya harus bekerja sama dengan pihak lain karena diberikan kebebasan dalam melakukan pengelolaan keuangan,” ujarnya.
Menurut Aswan, kondisi jebakan ini harus segera ditanggulangi oleh pemerintah. “Bila tidak, bisa jadi yang tidak mampu sekolah tidak bisa mendapatkan pendidikan sama sekali,” kata dia.