Alpukat Merapi

"Saya justru senang jika Indonesia dihukum selama satu sampai tiga tahun. Ini seperti keberanian Bung Karno saat memutuskan keluar dari keanggotaan PBB," kata Manila dalam diskusi "Korupsi dan Sepak Bola" di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Direktur Keanggotaan dan Pengembangan FIFA, Thierry Regenass, mengatakan ada kemungkinan akan memberi sanksi jika Liga Primer Indonesia tetap digelar.

Manila mengatakan FIFA hanya bisa menjatuhkan sanksi kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). "FIFA tidak bisa menghukum LPI," kata manajer tim nasional Indonesia saat merebut emas SEA Games 1991 ini.

Sanksi, kata dia, biasanya dalam bentuk pembekuan organisasi atau larangan tampil dalam kompetisi atau kejuaraan yang diselenggarakan FIFA. Dia menyatakan PSSI memang patut dihukum karena para pengurusnya sudah amburadul.

Manila meminta pencinta sepak bola Indonesia tak gentar dengan ancaman FIFA itu. "Kalau perlu, keluar dari FIFA," ujar purnawirawan jenderal bintang tiga ini.

Pelatih Persema Malang, Timo Scheunemann, berpendapat seharusnya FIFA menghukum PSSI karena tak bisa menyelenggarakan kompetisi yang sehat dan ideal. "FIFA tidak bisa menjatuhkan sanksi untuk LPI, karena LPI tidak berafiliasi ke FIFA," ujarnya di Surakarta, Jawa Tengah, kemarin.

Dia mengaku kecewa karena LPI, yang bertujuan mengembalikan prestasi sepak bola Indonesia, justru dihalang-halangi oleh PSSI.

Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng juga tak takut pada ancaman sanksi dari FIFA. "Yang jelas, kita memiliki rujukan berdasarkan peraturan perundang-undangan," kata dia dalam diskusi "Meneropong Indonesia 2011" di Jakarta kemarin.

Pengamat politik Sukardi Rinakit menilai perhatian FIFA kepada LPI bahkan bisa melemahkan posisi PSSI atau Nurdin Halid sebagai ketuanya. Sebab, kata dia, di dalam aturan (statuta) FIFA, ada aturan bahwa dana untuk sepak bola tak boleh berasal dari dana publik. "Jika merujuk ke sini, LPI justru lebih unggul," kata dia.

Sukardi menambahkan, dalam aturan FIFA juga disebutkan, ketua umum federasi sepak bola di suatu negara bukanlah orang yang terlibat dalam perkara hukum. Adapun Nurdin Halid pernah divonis dua tahun penjara dalam kasus korupsi minyak goreng pada 2007.

Kemarin ICW meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengusut pengelolaan keuangan dan dugaan korupsi di PSSI. "Sepak bola harus jadi agenda utama mereka," ujar Koordinator ICW Danang Widoyoko.

Menurut Danang, BPK bisa mengaudit PSSI lewat mekanisme “pemeriksaan dengan tujuan tertentu”. Pemeriksaan jenis ini berlangsung setahun dua kali dan temanya ditentukan lewat rapat anggota.

Dia mengatakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di 18 klub LSI dan 36 klub Divisi Utara sekitar Rp 720 miliar. "Jumlah itu lebih besar dari anggaran yang diberikan pemerintah daerah untuk pendidikan dan kesehatan," ujarnya.