"Erupsi" Kedua Yogyakarta Adalah Istilah Monarki
Lontaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal monarki dalam demokrasi di Yogyakarta menjadikan kata ini sebagai “erupsi” kedua setelah Merapi. Saat rakyat Yogyakarta masih dirundung bencana, bukannya memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi warga, namun ia justru meletupkan wacana yang menyakiti rakyat Ngayogyakarta Hadiningrat.
“Ini sungguh tidak bijaksana, saat korban Gunung Merapi masih dirundung duka, puluhan ribu warga masih tinggal di barak pengungsian, rumah hancur, korban meninggal banyak, tetapi muncul wacana yang menyerang Sultan,” kata Sulistyo Admojo, Ketua Paguyuban Dukuh (PANDU), Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (1/12).
Presiden, kata dia telah menghembuskan wacana yang menyakiti warga Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur yang seharusnya diberi dukungan soal penanganan bencana justru diserang dengan jabatannya sebagai panutan pemerintahan dan warga Yogyakarta sebagai raja.
Siang, ini paguyuban dukuh itu menggalang massa untuk berunjuk rasa di alun-alun utara Yogyakarta. Mereka mengajak warga Yogyakarta bersatu untuk menentang ketidakarifan pemerintah pusat soal keistimewaan Yogyakarta.
Soal penetapan kepala daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kata Sulstiyo, hal itu juga merupakan bentuk demokrasi yang dipilih oleh rakyat Yogyakarta. Meskipun untuk meraih jabatan gubernur dengan pemilihan juga demokrasi, tetapi salah satu keistimewaan Yogyakarta adalah gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh Sultan dan Paku Alam yang jumeneng (bertahta). Ia juga merujuk dengan tidak adanya pemiliha umum kepala daerah bagi kota-kota di Jakarta.
Sementara itu, sutradara ketoprak Conthong, Nano Asmorondono menyatakan, sebagai seniman, ia yakin, presiden belum paham sejarah Yogyakarta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal, Yogyakarta ada jauh sebelum Indonesia ini merdeka.
“Kami seniman tradisional Yogyakarta selalu tunduk kepada Sultan, ia pengayom yang sesungguhnya. Jika ada yang nguthik-uthik, ya kami melawan dengan cara kami sebagai seniman,” kata dia.
“Ini sungguh tidak bijaksana, saat korban Gunung Merapi masih dirundung duka, puluhan ribu warga masih tinggal di barak pengungsian, rumah hancur, korban meninggal banyak, tetapi muncul wacana yang menyerang Sultan,” kata Sulistyo Admojo, Ketua Paguyuban Dukuh (PANDU), Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (1/12).
Presiden, kata dia telah menghembuskan wacana yang menyakiti warga Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur yang seharusnya diberi dukungan soal penanganan bencana justru diserang dengan jabatannya sebagai panutan pemerintahan dan warga Yogyakarta sebagai raja.
Siang, ini paguyuban dukuh itu menggalang massa untuk berunjuk rasa di alun-alun utara Yogyakarta. Mereka mengajak warga Yogyakarta bersatu untuk menentang ketidakarifan pemerintah pusat soal keistimewaan Yogyakarta.
Soal penetapan kepala daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kata Sulstiyo, hal itu juga merupakan bentuk demokrasi yang dipilih oleh rakyat Yogyakarta. Meskipun untuk meraih jabatan gubernur dengan pemilihan juga demokrasi, tetapi salah satu keistimewaan Yogyakarta adalah gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh Sultan dan Paku Alam yang jumeneng (bertahta). Ia juga merujuk dengan tidak adanya pemiliha umum kepala daerah bagi kota-kota di Jakarta.
Sementara itu, sutradara ketoprak Conthong, Nano Asmorondono menyatakan, sebagai seniman, ia yakin, presiden belum paham sejarah Yogyakarta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal, Yogyakarta ada jauh sebelum Indonesia ini merdeka.
“Kami seniman tradisional Yogyakarta selalu tunduk kepada Sultan, ia pengayom yang sesungguhnya. Jika ada yang nguthik-uthik, ya kami melawan dengan cara kami sebagai seniman,” kata dia.
Categories:
Daerah
0 komentar:
Post a Comment